BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perencanaan strategik sudah lama digunakan sebagai alat untuk mentransformasi dan merevitalisasi organisasi pemerintah dan organisasi non pemerintah (non-profit).

Tujuan utamanya adalah untuk merespon kemungkinan terjadinya perubahan-perubahan lingkungan dimasa depan, sebagai akibat terjadinya ketidaktentuan keadaan politik, ekonomi, tuntutan masyarakat dan perubahan teknologi yang terjadi secara cepat. Kesemuanya itu menuntut perubahan internal dan eksternal organisasi agar bisa menjalankan kegiatan atau program secara berkesinambungan.

Sejalan dengan upaya Pemerintahan untuk lebih meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan, telah diterbitkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) yang antara lain bertujuan sebagai pedoman bagi pemerintah didalam merencanakan kegiatan pembangun mulai tingkat pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota sampai tingkat Desa/Kelurahan, untuk menjamin agar kegiatan pembangunan berjaan efektif, efisien, dan berkesinambungan. Disadari selama ini bahwa proses perencanaan Pembangunan melalui rapat koordinasi pembangunan mulai tingkat desa/kelurahan sampai tingkat pusat belum berjalan seperti yang diharapkan, koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi (KISS) sebagai suatu persyaratan pokok didalam proses perencanaan belum terwujud. Hal ini terjadi sebagai wujud dari belum terlaksananya system perencanaam yang terarah, terpadu dan berkesinambungan (Perencanaan Strategik).

Dalam Sistem Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) perencanaan strategik merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintahan agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategik lokal, nasional dan global dan tetap dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (SANRI). Dengan pendekatan perencanaan strategik yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Kelangsungan pembangunan yang berkesinambungan membutuhkan sistem dan mekanisme perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang lebih terpadu, serasi, selaras dan seimbang antara sektoral, regional, daerah dan desa, antar berbagai kegiatan dan berbagai bentuk kegiatan pemerintah dan berbagai bentuk partisipasi masyarakat yang dapat menjamin terpenuhinya aspirasi dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan tujuan pembangunan.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPRJM) Daerah dan sebagai pedoman bagi Disnaker dalam melaksanakan pembangunan di Daerah.

Dalam perencanaaan strategis diperlukan integrasi antara kemampuan intelektual dan kemampuan empirikal dan intuisi serta pengalaman dari sumber daya manusia aparatur pemerintah untuk mampu menyusun rencana strategis guna menjawab tuntutan perkembangan dan/atau perubahan lingkungan, baik ditingkat lokal, nasional dan global.

Komponen utama dalam perencanaan strategik adalah visi, misi, tujuan, sasaran, strategis, indikator, kebijakan, dan rencana tindakan (action plan) berupa program, kegiatan. Untuk dapat terwujudnya suatu Rencana Strategik yang tepat, perlu suatu rumusan yang jelas tentang komponen utama tersebut serta dilengkapi dengan indikator kunci (key indicators).

RENSTRA – Disnaker digunakan sebagai dasar penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). Dengan demikian tepat tidaknya atau besar salahnya laporan pertanggung jawaban Instansi Pemerintahsangat ditentukan dari Renstra-Disnaker terutama dari idikator kinerjanya.

Berdasarkan permasalahan tersebut maka diperlukan suatu pedoman tentang tata cara perumusan dan penyusunan Renstra-Disnaker sebagai penjabaran secara teknis dari pedoman umum sesuai Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dari pedoman lainnya.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentag Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Noomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

24. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran daerah Provinsi Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 87);

26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 64);

27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 22 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 86);

28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 160);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 1 Seri E.1);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Indramayu Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.2);

31. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2012 Nomor 1 Seri D.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 1);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016-2021;

33. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1951 tentang Pengawasan Perburuhan;

34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Tahapan, Tata Cara penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu;

36. Peraturan Daerah kabupaten Indramayu Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Indramayu;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu (Lembaran Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2016 Nomor 9);

38. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu;

39. Peraturan Bupati Indramayu Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Latihan Kerja pada Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Indramayu.

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Strategi Tahun 2016-2021 ini disusun dengan maksud sebagai berikut:

a. Memudahkan aparatur Pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, serta masyarakat pada umumnya untuk memahami visi, misi, strategi dan arah kebijakan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian selama lima tahun ke depan dalam rangka sinergitas pelaksanaan pembangunan bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

b. Merupakan dokumen perencanaan strategi dan prioritas program lima tahunan sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan.

Tujuan disusunnya Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2016-2021 adalah :

a. Memperoleh dokumen rencana pembangunan bidang ketenagakerjaan lima tahunan yang terintegrasi dengan dokumen RPJMD Kabupaten Indramayu serta dokumen lainya yang berhubungan dengan urusan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

b. Memberikan arah dan acuan pembangunan yang ingin dicapai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam kurun waktu lima tahun ke depan, yang diwujudkan dengan indikator capaian kinerja;

c. Memberikan pedoman operasional bagi aparat Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam menjabarkan visi, misi, dan arah pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Indramayu.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis terdiri dari :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DISNAKER

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Disnaker

2.2 Sumber Daya Disnaker

2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disnaker

BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN VISI DAN MISI SERTA TUGAS DAN FUNGSI

3.1 Evaluasi Masa Lalu

3.2 Hasil – hasil yang dicapai lima tahun sebelumnya

3.3 Visi dan Misi

A. Visi

B. Misi

3.4 Tujuian dan Sasaran Jangka Menengah Disnaker

A. Tujuan

B. Sasaran

3.5 Strategi dan Kebijakan

A. Strategi

B. Kebijakan

3.6 Analisis Masalah dan Isu

BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

1. Program

2. Kegiatan

3. Indikator Kerja

BAB V INDIKATOR KINERJA DISNAKER YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DISNAKER

2.1 Tugas fungsi dan Struktur Organisasi Disnaker

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu No. 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Indramayu Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indramayu dan Peraturan Bupati Indramayu No. 46 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu, maka Dinas Tenaga Kerja mempunyai :

(1) Tugasmembantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah di bidang Tenaga Kerjadan Transmigrasi ;

(2) Untuk menyelenggarakan Tugas tersebut, Dinas Tenaga Kerja mempunyai fungsi :

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang, Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. Pelaksanaan evaluasi dan Pelaporan di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

d. Pelaksanaan administrasiDinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

e. Pelaksanaan Pengelolaan UPTD;

f. Pelaksanaanfungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

(3) Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

a. Kepala

b. Sekretariat, membawahkan :

1. Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian

2. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

c. Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan :

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Bina Lembaga

2. Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

3. Seksi Transmigrasi

d. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri

2. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja

e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat kerja

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja

3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial

f. UPT

g. Kelompok Jabatan Fungsional

(4) Bidang Tugas Unsur-unsur Organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu terdiri dari :

A. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan Dinas dalam melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah dan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah dibidang tenaga kerja dan transmigrasi.

Dengan melaksanakan Fungsi

1. perumusan kebijakan teknis dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

2. pelaksanaan kebijakan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang tenaga kerja dan transmigrasi;

4. pelaksanaan administrasi Dinas di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

5. penyelenggaraan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang tenaga kerja dan transmigrasi;

6. pelaksanaan pengelolaan UPT;

7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

B. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugasmembantu Kepala dalam memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas dibidang umum dan kepegawaian, keuangan serta perencanaan dan evaluasi.

Dengan Melaksanakan Fungsi

1. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis, penyusunan rencana dan program kerja serta pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

2. perumusan kebijakan teknis dan pengoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

3. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan perjanjian kinerja Dinas;

4. pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

5. penyelenggaraan dan pengelolaan tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kerumahtanggaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

6. penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan lingkup Dinas;

7. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;

8. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas;

9. penyusunan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;

10. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan Dinas;

11. pengoordinasian dan fasilitasi kegiatan Bidang;

12. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat, Membawahkan :

a) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan keuangan, tata usaha, kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas.

Dengan Melaksanakan Fungsi :

(a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan keuangan, tata usaha kearsipan, perpustakaan, kehumasan, keprotokolan, kerumahtanggaan, kepegawaian dan perlengkapan lingkup Dinas;

(b) pelaksanaan penatausahaan keuangan Dinas;

(d) penelitian pengujian kebenaran, kelengkapan dan keabsahan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) atau tanda bukti pengeluaran uang;

(e) penyelenggaraan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Dinas;

(f) pengelolaan tata usaha, kearsipan dan perpustakaan;

(g) penyelenggaraan kehumasan dan keprotokolan;

(h) penyiapan bahan pembinaan dan pengelolaan administrasi kepegawaian;

(i) pengelolaan administrasi perlengkapan;

(j) pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;

(k) penyelenggaraan kerumahtanggaan, meliputi pelayanan akomodasi, pemeliharaan, kebersihan serta keamanan dan ketertiban;

(l) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya

b) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian.

Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas.

Dengan Melaksanakan Fungsi

(a) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja operasional pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

(b) penyiapan bahan penyusunan rencana dan program kerja Dinas;

(d) penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan rencana anggaran Dinas;

(e) pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data perencanaan dan program kerja Dinas;

(f) pelaksanaan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas;

(g) penyiapan bahan penyusunan laporan pelaksanaan pemerintahan daerah, laporan akuntabilitas kinerja dan laporan pertanggungjawaban Bupati;

(h) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerjadan Transmigrasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerjadan Transmigrasi mempunyai tugas melaksanakan tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis dibidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi.

Dengan melaksanakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

2. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

3. pembinaan teknis dibidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

4. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);

5. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

6. pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

7. pelaksanaan pemberian izin kepadan lembaga pelatihan kerja swasta;

8. pelaksanaan penyebarluasan informasi produktivitas tenaga kerja kepada perusahaan kecil;

9. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas tenaga kerja kepada perusahaan kecil;

10. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tenaga kerja tingkat Daerah;

11. pelaksanaan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas tenaga kerja;

12. pelaksanaan komunikasi, informasi, edukasi, kerjasama dan pelayanan dibidang transmigrasi;

13. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

14. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

15. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga, pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja serta transmigrasi;

16. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pelatihan Kerja, Produktivitas Tenaga Kerjadan Transmigrasi,membawahkan :

1. Seksi Pelatihan Kerja dan Bina Lembagadipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Pelatihan Kerja dan Bina Lembaga mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

d. penyiapan bahan informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan;

e. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi regulasi bidang pelatihan kerja kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

f. penyiapan bahan analisis kebutuhan pelatihan kerja bagi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;

g. penyiapan bahan rancangan kesiapan materi pelatihan kerja;

h. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi lembaga pelatihan kerja swasta;

i. penyiapan bahan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;

j. penyiapan bahan penyusunan kebutuhan sumber daya manusia dalam pemberian izin lembaga pelatihan kerja swasta;

k. penyiapan bahan penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan dan akreditasi lembaga pelatihan kerja swasta;

l. penyiapan bahan penentuan pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja swasta;

m. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

n. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

o. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pelatihan kerja dan bina lembaga pelatihan kerja;

p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Pemagangan dan Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

d. penyiapan bahan pelaksanaan analisis kebutuhan pelatihan kerja;

e. penyiapan bahan penyusunan program pelatihan kerja;

f. penyiapan sarana dan prasarana pelatihan kerja;

g. penyiapan instruktur dan tenaga pelatihan kerja;

h. penyiapan calon peserta pelatihan kerja;

i. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelatihan kerja;

j. penyiapan bahan promosi peningkatan produktivitas meliputi pemagangan dan sertifikasi;

k. penyiapan sumber daya manusia bidang konsultasi produktivitas tenaga kerja;

l. penyiapan alat, teknik dan metode peningkatan dan pengukuran produktivitas tenaga kerja;

m. penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

n. penyiapan sumber daya manusia bidang pengukuran produktivitas tenaga kerja;

o. penyiapan data dan metode pengukuran produktivitas tenaga kerja;

p. penyiapan bahan perencanaan pemantauan tingkat produktivitas tenaga kerja;

q. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

r. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

s. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pemagangan dan peningkatan produktivitas tenaga kerja;

t. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Transmigrasidipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Transmigrasi mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transmigrasi.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang transmigrasi;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang transmigrasi;

d. penyiapan bahan pelaksanaan komunikasi, informasi dan edukasi di bidang transmigrasi;

e. penyiapan bahan penjajagan dan penyusunan kerjasama antar daerah di bidang transmigrasi;

f. penyiapan bahan pelayanan informasi, pendaftaran dan seleksi calon transmigran, pendidikan dan pelatihan serta penetapan sebagai transmigran serta perpindahan dan penempatan transmigran;

g. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang transmigrasi;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang transmigrasi;

i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang transmigrasi;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

D. Bidang Bidang Penempatan Tenaga Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Kepala Bidang Penempatan Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeriserta perluasan kesempatan kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

c. pembinaan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

d. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

e. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;

g. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

h. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

i. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

j. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

k. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;

l. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;

m. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

n. pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;

o. pelaksanaan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA) yang berlokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah kabupaten/kota dalam daerah;

p. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian dibidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

q. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

r. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri, penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri serta perluasan kesempatan kerja;

s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, membawahkan :

1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeridipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Penempatan Tenaga Kerja Dalam Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan tenaga kerja dalam negeri.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dalam negeri;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penempatan tenaga kerja dalam negeri;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis penempatan tenaga kerja dalam negeri;

d. penyiapan sumber daya manusia terkait pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

e. penyiapan sarana dan prasarana untuk pelaksanaan pemberian informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan informasi pasar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja;

g. penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan pengantar kerja dan petugas antar kerja;

h. penyediaan sarana dan prasarana pemberian informasi pasar kerja, penyuluhan dan bimbingan jabatan serta perantaraan kerja;

i. penyusunan rencana kerja tentang perantaraan kerja dalam pelayanan kerja;

j. perencanaan sumber daya manusia pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

k. penyusunan kesiapan sarana dan prasarana perizinan pemberian izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

l. penyusunan rencana pemantauan dan evaluasi lembaga penempatan tenaga kerja swasta;

m. penyusunan kesiapan sumber daya manusia untuk pelayanan penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

n. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi hasil penerbitan perpanjangan Ijin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA);

o. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama penempatan tenaga kerja dalam negeri;

p. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penempatan tenaga kerja dalam negeri;

q. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeridipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;

d. penyiapan sumber daya manusia terkait penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

e. penyiapan sarana dan prasarana penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

f. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi penyebarluasan informasi syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

g. penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

h. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan kelengkapan dokumen ketenagakerjaan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri;

i. penyiapan sumber daya manusia terkait pelayanan penandatangan perjanjian kerja;

j. penyiapan sumber daya manusia untuk melakukan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;

k. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penyelesaian permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) pra dan purna penempatan;

l. penyusunan kebutuhan sumber daya manusia untuk melakukan pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

m. penyiapan sarana dan prasarana pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

n. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelayanan pemulangan dan kepulangan Tenaga Kerja Indonesia (TKI);

o. penyiapan sumber daya manusia untuk pemberdyaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;

p. penyiapan sarana dan prasarana pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;

q. penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) purna;

r. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;

s. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri;

t. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Perluasan Kesempatan Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang perluasan kesempatan kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis perluasan kesempatan kerja;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis perluasan kesempatan kerja;

d. penyediaan sumber daya manusia untuk jabatan yang menangani tugas pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG),, Tenaga Kerja Mandiri (TKM) Tenaga Kerja Sarjana (TKS) dan padat karya;

e. penyediaan sarana dan prasarana pengembangan dan perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat, meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Sarjana (TKS) dan Padat Karya;

f. penyusunan rencana kerja pengembangan dan perluasan kesempatan kerja, meliputi Teknologi Tepat Guna (TTG), Tenaga Kerja Mandiri (TKM), Tenaga Kerja Sarjana (TKS) dan Padat Karya;

g. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian perluasan kesempatan kerja;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama perluasan kesempatan kerja ;

i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perluasan kesempatan kerja;

j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya;

E. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Bidang;

Kepala Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial

Dengan melaksanakan fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja, serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosialtenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

c. pembinaan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi Daerah;

e. pelaksanaan pemberian pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama Daerah;

f. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi Daerah;

g. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;

h. pelaksnaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan lembaga kerjasama bipartit di perusahaan;

i. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

j. pelaksanaan pemantauan dan pengendalian di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

k. pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

l. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja, pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja serta pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan kepala terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja,membawahkan :

1. Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-syarat Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Hubungan Industrial dan Syarat-Syarat Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

d. penyiapan sumber daya manusia yang memahami aturan pembuatan peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama;

e. penyiapan bahan dalam rangka membentuk kelembagaan di perusahaan melalui Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja Bersama dan lembaga kerjasama Bipartit;

f. penyusunan konsep pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama di Daerah;

g. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan industrial dan syarat-syarat kerja;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

2. Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerjadipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Pengupahan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

d. penyiapan sumber daya manusia yang memahami ketentuan pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

e. penyiapan bahan pengembangan sistem pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

f. penyusunan bahan penetapan upah minimum Daerah dan sektoral;

g. penyiapan bahan pemantauan dan pengendalian di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pengupahan dan jaminan sosial tenaga kerja;

i. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengupahan jaminan sosial tenaga kerja;

j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdipimpin oleh seorang Kepala Seksi;

Kepala Seksi Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial.

Dengan melaksanakan fungsi :

a. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

c. penyiapan bahan pembinaan teknis di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

d. penyiapan sumber daya manusia yang memahami pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

e. penyediaan sarana dan prasarana dalam upaya penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

f. penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial, mogok kerja dan penutupan perusahaan;

g. penyiapan bahan pengendalian di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

h. penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi, konsultasi dan kerjasama di bidang pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial;

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala Bidang terkait dengan tugas dan fungsinya

F. UPT (Unit Pelaksana Teknis) Balai Latihan Kerja (BLK) dipimpin oleh seorang Kepala UPT BLK;

UPT Balai Latihan Kerja adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

UPT Balai Latihan Kerja dipimpin oleh seorang Kepala UPT BLK yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja UPT sebagaimana dimaksud di atas diatur dengan Peraturan Bupati.

2.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja.

Keberadaan sumber daya pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis. Sebagaimana yang ditampilkan untuk SDM dan Asset yang dikelola melalui tabel berikut ini :

Uraian Susunan Kepegawaian

Tabel 2.1

Jumlah Pegawai, Kualifikasi Pendidikan,

Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

Dinas Tenaga Kerja

NO	URAIAN			JUMLAH PEGAWAI
1			2	3
1.	Jumlah Pegawai berdasarkan Kualifikasi Pendidikan
	a.	SD		-
	b.	SLTP		-
	c.	SLTA		16
	d.	Diploma (D.I-D.III)		1
	e.	S-1 dan D.IV		23
	f.	S-2		2
	g.	S-3		-
		*Jumlah*		42
2.	Jumlah Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan
	a.	Golongan IV		4
	b.	Golongan III		29
	c.	Golongan II		7
	d.	Golongan I		-
	e.	Tenaga Honorer/Sukwan		2
		*Jumlah*		42
3.	Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan
	a.	Jabatan Struktural
		- Esselon II		1
		- Esselon III		4
		- Esselon IV		13
	b.	Jabatan Fungsional		5
	c.	Non Jabatan		19
		*Jumlah*		42

Tabel 2.2

Aset yang dikelola

No.	Jenis Sarana dan Prasarana	Volume	Satuan	Kondisi (Baik/Rusak) dan/Rusak Berat)
1	2	3	4	5
1	AC	11	Unit	B
2	AC	2	Unit	RB
3	Alat Pengukur/Penguji Petir	1	Unit	B
4	Brankas	1	Buah	B
5	Buffet	3	Buah	B
6	Buffet	1	Buah	RB
7	CPU	1	Buah	B
8	Dispenser	4	Unit	B
9	Dispenser	6	Unit	R
10	Dispenser	1	Unit	RB
11	Fax	1	Unit	B
12	Filling Kabinet	15	Buah	B
13	Filling Kabinet	5	Buah	RB
14	Filling Kabinet	6	Buah	R
15	Gambar Bupati/Wakil Bupati	2	Set	B
16	Gambar Presiden/Wakil Presiden	3	Set	B
17	Handycam	2	Unit	RB
18	Infokus/Layar	3	Unit	B
19	Jam Dinding	3	Buah	B
20	Jaringan Internet	1	Set	B
21	Kipas Baling-baling	6	Unit	R
22	Kipas Angin	4	Unit	B
23	Kipas Angin Tempel	2	Unit	R
24	Kipas Angin Tempel	1	Unit	RB
25	Kamera Digital	2	Unit	R
26	Komputer	51	Unit	B
27	Komputer	4	Unit	R
28	Komputer	4	Unit	RB
29	Kompresor	1	Unit	B
30	Kulkas	3	Unit	B
31	Kursi Besi	1	Unit	RB
32	Kursi Biasa	1	Buah	R
33	Kursi Busa/Rapat	50	Buah	B
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	1	Unit	B
35	Kursi Kerja	9	Buah	B
36	Kursi Kerja	6	Buah	R
37	Kursi Lipat	46	Buah	B
38	Kursi Lipat	18	Buah	R
39	Kursi Metalik	6	Unit	B
40	Kursi Putar	17	Buah	B
41	Kursi Putar	8	Buah	R
42	Kursi Putar	6	Buah	RB
43	Kursi Rapat	17	Unit	B
44	Kursi Tamu	1	Set	B
45	Kursi Tamu	3	Set	R
46	Kursi Tunggu	3	Set	B
47	Kursi Tunggu	3	Set	R
48	Lambang Garuda	4	Buah	B
49	Laptop/Note Book	5	Unit	B
50	Laptop/Note Book	2	Unit	RB
51	Lemari	7	Buah	B
52	Lemari	1	Buah	R
53	Lemari Besi	3	Buah	B
54	Lemari Kaca	2	Buah	B
55	Lemari Kabinet	2	Buah	B
56	Lemari Arsip	5	Buah	B
57	Lemari Arsip	3	Buah	R
58	Meja	15	Buah	B
59	Meja Kerja	17	Buah	B
60	Meja Kerja	14	Buah	R
61	Meja Komputer	3	Buah	R
62	Meja Komputer	18	Buah	B
63	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2	Unit	B
64	Meja Rapat	9	Buah	B
65	Meja Tulis	5	Buah	B
66	Meja Tulis	1	Buah	R
67	Meja Tamu	1	Buah	B
68	Meja TV	2	Buah	R
69	Mesin Tik Manual	1	Unit	RB
70	Mesin Tik Manual	1	Unit	B
71	Mesin Las Listrik`	3	Unit	B
72	Kabel Las	1	Rol	B
73	Mesin Jahit	14	Unit	B
74	Mesin Jahit	19	Unit	R
75	Papan Keg. Renja/Struktur	2	Buah	B
76	Papan Keg. Renja/Struktur	1	Buah	R
77	Podium	1	Set	B
78	Pompa Air	1	Unit	B
79	Rak Buku	2	Buah	B
80	Rak Buku	1	Buah	R
81	Rak Buku	1	Buah	RB
82	Rak Besi	1	Buah	RB
83	Sound System	1	Set	R
84	Sound System	1	Set	RB
85	Sound System Dinding	1	Set	B
86	White Board	2	Buah	B
87	Televisi	3	Unit	B
88	Printer	48	Unit	B
89	Printer	4	Unit	RB
90	Printer	1	Unit	KB
91	Proyektor	1	Unit	B
92	Proyektor+Attachment	1	Unit	R
93	Telepon	2	Unit	B
94	Telepon	1	Unit	RB
95	Telepon/Fax	1	Unit	R
96	Wireless	2	Unit	R

2.3 Jenis Pelayanan dan Kelompok Sasaran

2.3.1 Jenis / Fungsi Pelayanan

1. Pelayanan Pelatihan Kerja, lingkup indikator Pelayanan Minimal adalah :

a. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis kompetensi;

b. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan berbasis masyarakat;

c. Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan.

2. Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja, lingkup indikator pelayanan minimal adalah :

- Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan.

3. Pelayanan Perselisihan Hubungan Industrial, lingkup indikator pelayanan minimal adalah :

- Besaran Kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)

4. Pelayanan Kepesertaan Jamsostek, lingkup indikator pelayanan minimal adalah :

- Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek

Adapun urusan pilihan adalah :

5. Bidang Pembinaan Penyiapan Permukiman dan Penempatan Transmigrasi, lingkup indikator layanan minimal adalah :

a. Pemberian Fasilitasi Perpindahan serta Penempatan Transmigran,

b. Pembinaan calon transmigran sesuai dengan tingkat kompetensi yang dibutuhkan / dikembangkan.

2.3.2. Kelompok Sasaran

Tahun 2021 merupakan tahun ke-lima implementasi Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu periode 2016-2021. Berikut ini diuraikan hasil pengukuran dan analisis pencapaian sasaran strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu Tahun 2021:

1) Sasaran Pembangunan Ketenagakerjaan (Misi 1 RPJMD 2016-2021)

Urusan Ketenagakerjaan dalam RPJMD Tahun 2016-2021 termasuk dalam Misi 1, yaitu : “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbasis ajaran agama, ilmu pengetahuan, teknologi (Iptek) dan budaya lokal”. Indikatornya adalah : menurunnya tingkat pengangguran terbuka, target RPJMD tahun 2015sebesar 8,51%, dan target RPJMD Tahun 2016 menjadi sebesar 8,01%, dan realisasinya mencapai sebesar 10,68%. Sedangkan target pada tahun 2017 sebesar 7,91% dan pada tahun 2021 target tingkat pengangguran terbuka sebesar 6,02%.

Penurunan Tingkat Pengangguran dipengaruhi beberapa faktor diantaranya : meningkatnya kegiatan pelatihan kerja, meningkatnya kegiatan bursa kerja, meningkatnya kualitas SDM pengantar kerja, meningkatnya kompetensi pencari kerja, dan bertambahnya jumlah LPK, serta adanya kondusifitas iklim ketenagakerjaan di Kabupaten Indramayu.

2) Sasaran Program Pembangunan Ketenagakerjaan dan Ketransmigrasian

Program pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian capaian kinerja pada tahun 2016, sebagai berikut :

(1) Tingkat Pengangguran Terbuka

Indikator meningkatnya tingkat pengangguran terbuka target dalam RPJMD pada tahun 2016 sebesar 8,01% dan realisasinya sebesar 10,68%, sehingga tercapai 66,67%.

(1) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Indikator tingkat partisipasi angkatan kerja target pada tahun 2016 dalam RPJMD sebesar 58,77% realisasi 100%.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Disnaker

2.4.1 Tantangan

Permasalahan yang dihadapi berkaitan dengan kompetensi adalah rendahnya kualifikasi angkatan kerja yang terindikasi pada komposisi angkatan kerja menurut pendidikan. Sebagai gambaran kita lihat angkatan kerja di Kabupaten Indramayu menurut pendidikan pada tahun 2021, jumlah angkatan kerja sebanyak 776.689 orang(Data Proyeksi Tahun 2016 – 2021).

Dunia usaha dituntut harus melaksanakan efisiensi dan peningkatan produktivitas yang ditandai oleh adanya pengalihan tenaga kerja dengan teknologi mesin, sehingga life circle hasil produksi menjadi sangat pendek. Untuk dapat melakukan efisiensi, maka dunia usaha perlu melaksanakan perubahan [change] melalui reengineering. Untuk mengantisipasi perubahan dunia usaha dunia pendidikan pun harus melakukan reengineering dari yang bersifat umum menjadi kejuruan dan keterampilan, khususnya untuk jangka pendek dan menengah. Pembaharuan bentuk pelatihan dari yang umum menjadi aplikasi teknologi, merupakan terobosan untuk mengimbangi percepatan laju perkembangan teknologi, elektronika dan manajemen. Tetapi perlu dipahami juga, bahwa adanya perubahan teknologi, untuk jangka panjang tidak lagi diperlukan tenaga kerja dengan persyaratan keterampilan [skill requirement] yang tinggi. Sistem mesin yang dioperasikan tentunya semakin canggih, sehingga hanya memerlukan keterampilan ”tekan tombol”. Integrated Manufacturing systems, merupakan suatu contoh dimana untuk mengoperasikan mesin tidak diperlukan keterampilan yang tinggi, tetapi dituntut untuk memiliki pengetahuan yang semakin meningkat, terutama untuk menghadapi kompleksitas sistem mesin-mesin yang semakin canggih.

Perubahan yang terjadi di dunia kerja, perlu diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan peningkatan keterampilan tenaga kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan perubahan sistem pendidikan dan pelatihan kerja. Selanjutnya, lembaga pendidikan sebagai salah satu institusi penghasil tenaga kerja terdidik yang masuk pasar kerja, harus memperhatikan proses pendidikan yang menghasilkan tenaga kerja yang mempunyai daya saing di pasar kerja global. Dunia pendidikan harus lebih banyak melihat perkembangan yang terjadi di dalam dunia usaha. Dengan demikian, kurikulum yang digunakan paling tidak harus dapat mencerminkan apa yang diinginkan oleh dunia kerja yang harus mengandung unsur knowledge, skills dan attitudes.

Rendahnya penyerapan angkatan kerja antara lain juga dipengaruhi oleh ketidakpastian kualitas pencari kerja itu sendiri dalam mengisi peluang atau kesempatan kerja. Berdasarkan laporan penempatan ketenagakerjaan diketahui bahwa terdapat lowongan-lowongan pada sektor-sektor industri pengolahan, yang tidak sepenuhnya dapat terisi oleh para pencari kerja yang dikarenakan kriteria kualitas tenaga kerja yang dibutuhkan tidak memenuhi persyaratan.

Pemerintah Kabupaten Indramayu perlu untuk mempersiapkan SDM yang kompetitif di pasar global, dengan persiapan SDM yang baik, khususnya untuk Tenaga Kerja sektor formal yang akan ditempatkan di luar negeri agar dapat memperkuat posisi tawar [bargaining position] dengan negara pengguna. Di samping itu, kemajuan teknologi yang semakin cepat terutama di bidang komunikasi, transportasi dan teknologi telah mempercepat proses globalisasi itu sendiri. Sebagai akibatnya hubungan antar negara semakin dekat, terutama terkait dengan kegiatan pertukaran barang dan jasa, khususnya tenaga kerja. Dengan demikian, pasar kerja antar negara menjadi semakin marak dan intensif di masa yang akan datang.

2.4.2 Peluang Pengembangan Pelayanan

Selain berbagai tantangan yang dihadapi dalam melaksanakan pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, juga terdapat berbagai potensi yang dapat dimaksimalkan dalam rangka mendukung keberhasilan pelaksanaan tugas, yaitu :

1. Peraturan Perundang-undangan

Penyusunan rencana pembangunan ketenagakerjaan dan ketransmigrasian sebagai bagian dari sistem manajemen pembangunan tidak terlepas dari landasan hukum yang berlaku baik berupa Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan/Keputusan Menteri terkait, dan Peraturan Daerah, Surat Keputusan Bupati.

Dalam lingkup internal Dinas Tenaga Kerja regulasi yang menjadi kerangka dasar pelaksanaan program dan kegiatan adalah Rencana Strategis yang berisi acuan lima tahunan, dan Rencana Kerja yang disusun setiap tahun. Dengan sasaran umum yang ingin dicapai adalah terciptanya mekanisme (sistem) perencanaan orientasi pada keluaran (output) dan hasil (outcome) yang diimplementasikan pada proses penyusunan RPJMD dan Kerangka Logis Renstra 2016-2021.

2. Sumber Daya

Keberadaan sumber daya yang meliputi sumber daya manusia (SDM), anggaran, sarana, dan prasarana, kelembagaan dan ketatalaksanaan, menjadi faktor penentu keberhasilan pelaksanaan tugas-tugas dan peran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dalam menghadapi dinamika perubahan lingkungan strategis.

Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa potensi sumber daya manusia pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu dilihat pendidikan formal dari jumlah 42 orang pegawai, 26 orang berpendidikan DIII/S1/S2, berarti 61,9% SDM sudah mumpuni. Dari sisi pengalaman lebih dari 78% adalah Golongan III dan Golongan IV, dan sebanyak 5 orang adalah jabatan fungsional / Instruktur yang menjadi ujung tombak pelaksanaan Pelatihan pada Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Latihan Kerja (BLK) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Indramayu.

Pendukung kelancaran kinerja lainnya yang tidak kalah penting, yaitu aspek sarana, prasarana, dan anggaran setiap tahun mengalami peningkatan sesuai dengan dana yang tersedia.